◆ Meningkatnya Sorotan Publik pada KPK
Penguatan KPK di Indonesia kembali menjadi isu hangat karena publik menilai kinerja lembaga antirasuah ini mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa kasus besar tidak lagi ditangani secara transparan, dan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun drastis menurut survei berbagai lembaga.
Menjelang Pemilu 2029, masyarakat sipil dan akademisi menekan pemerintah agar memperkuat kembali kewenangan KPK untuk menjaga integritas demokrasi.
◆ Masalah yang Menghambat Kinerja KPK
Kinerja KPK melemah setelah revisi UU KPK tahun 2019 yang mengubah statusnya menjadi lembaga eksekutif dan menambah lapisan birokrasi dalam proses penyelidikan.
Kewenangan penyadapan dan penuntutan juga dipersempit, membuat KPK sulit bergerak cepat menangani kasus korupsi besar.
Selain itu, rotasi pegawai dan masuknya banyak pegawai baru yang belum berpengalaman menurunkan kualitas penyidikan, sehingga banyak kasus mandek.
◆ Urgensi Penguatan KPK
Penguatan KPK di Indonesia penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Lembaga antikorupsi harus independen, kuat secara hukum, dan bebas intervensi politik agar bisa menindak pejabat tinggi tanpa rasa takut.
Korupsi terbukti menggerus anggaran publik, menghambat pembangunan, dan merusak kualitas demokrasi, sehingga pemberantasannya harus kembali menjadi prioritas nasional.
◆ Usulan Reformasi KPK
Banyak akademisi dan pegiat antikorupsi mengusulkan revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penuh penyadapan dan penuntutan ke tangan penyidik KPK.
Selain itu, Dewan Pengawas diusulkan hanya bersifat pengawas administratif, bukan pemberi izin penyadapan yang dapat memperlambat proses penyelidikan.
Penguatan sistem rekrutmen dan pelatihan penyidik juga penting agar kualitas sumber daya manusia KPK kembali setara dengan lembaga antikorupsi negara lain.
◆ Harapan untuk Demokrasi yang Bersih
Jika KPK kembali diperkuat, publik akan percaya bahwa negara serius memerangi korupsi.
Penegakan hukum yang tegas akan membuat pejabat publik berpikir dua kali sebelum menyalahgunakan jabatan, sehingga kualitas birokrasi dan pelayanan publik ikut meningkat.
Penguatan KPK juga menjadi sinyal penting bagi investor asing bahwa Indonesia punya sistem hukum yang bersih dan dapat dipercaya.
Kesimpulan
◆ Lembaga Kunci Pemberantas Korupsi
Penguatan KPK di Indonesia menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan demokrasi dari kerusakan akibat praktik korupsi yang merajalela.
◆ Perlu Dukungan Politik dan Publik
Tanpa dukungan politik dan tekanan publik yang kuat, penguatan KPK sulit terwujud. Semua pihak harus bersatu agar KPK bisa kembali berfungsi sebagai lembaga independen yang efektif.
📚 Referensi
-
Wikipedia: Politik Indonesia
